News & Events

Mempersiapkan SDM Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Pada pertemuan di Bali tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN telah mencanangkan dilaksanakannya Masyarakan Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community (AEC) sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Jika AEC tercapai, maka akan terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja yang bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Para warga negara ASEAN akan dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain untuk bekerja tanpa adanya hambatan.

Berbeda dengan kondisi tenaga kerja di negara-negara Uni Eropa yang relatif homogen, negara-negara ASEAN saat ini memiliki tenaga kerja yang lebih bervariasi terutama dari sisi keahlian dan tingkat profesionalnya. Dalam mengantisipasi hal ini,AEC mempersiapkan blueprint untuk membahas mengenai pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) yang pada umumnya diartikan sebagai tenaga yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian khusus dibidangnya yang didapat melalui pendidikan maupun pengalaman kerja. Negara-negara ASEAN telah menyepakati beberapa Nota Saling Pengakuan/Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang merupakan pengakuan terhadap hasil penilaian  seperti tes atau sertifikat untuk para professional. Terdapat beberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN, seperti MRA untuk jasa-jasa teknik, keperawatan, arsitektur, kualifikasi survei, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) dan jasa akuntansi. Diharapkan MRA tersebut akan menjadi standar tingkat kompetensi agar tenaga kerja profesional dapat bekerja antar negara.

Bagaimana tingkat kompetisi tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya? Sampai dengan saat ini belum ada studi yang menunjukkan secara langsung perbandingan tingkat kompetensi tenaga kerja antar negara-negara ASEAN, namun terdapat beberapa indikator tidak langsung yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kompetisi tersebut. Setiap tahun Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-bangsa/United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan Human Development  Report yang menunjukkan peringkat Human Development Index (HDI) dari seluruh negada di dunia1. HDI merupakanindeks yang mengukur tingkat pertumbuhan manusia dengan mempertimbangkan 3 hal yaitutingkat harapan hidup (life expectancy), pendidikan dan pendapatan. Pada tahun 2012 HDI Indonesia menduduki peringkat 121, sementara Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina berada pada peringkat yang lebih tinggi yaitu masing-masing pada peringkat 18, 30, 64, 103 dan 114.

Rendahnya angka HDI Indonesia terutama disebabkan oleh faktor pendidikan dan pendapatan. Rata-rata jumlah tahun masa sekolah di Indonesia untuk populasi yang berumur 25 tahun keatas adalah 5,8 tahun, sementara Singapura, Malaysia dan Filipina memiliki angka rata-rata 10,1; 9,5 dan 8,9 tahun. Angka Pendapatan Kotor Nasional/Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia pada tahun 2012 nilainya hanya sebesar 17% dari angka rata-rata GNI Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina pada tahun yang sama. Meskipun angka HDI Indonesia terlihat terus meningkat, namun peningkatan tersebut belum membuat peringkat HDI Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini menunjukan pertumbuhan taraf kehidupan dan tingkat pendidikan di Indonesia relatif lebih lambat sehingga dapat diperkirakan kualitas dan daya saing SDM Indonesia pun lebih rendah.

Perlu adanya kerjasama yang baik dari pihak pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pada bulan Juli 2013 yang lalu, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pisuwan, menyerukan agar seluruh institusi di Thailand mempersiapkan diri khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar bebas ASEAN 20152. Pemerintah Indonesia pun perlu mencanangkan panduan arah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, pendidikan serta kesejahteraan.

ASEAN Competitiveness Report 2010 yang merupakan hasil studi dari Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore, menunjukkan salah satu penyebab turunnya tingkat persaingan ekonomi mikro Indonesia adalah karena kurangnya penerapan sistem pengelolaan organisasi seperti penerapan sistem insentif, pendelegasian wewenang serta kurangnya pengembangan usaha ke arah pasar internasional3. Hal ini telah di respon oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang baru-baru ini menyerukan agar pada tahun 2014 seluruh BUMN memiliki sistem remunerasi berbasis kinerja, sehingga terjadi pembedaan pemberian remunerasi bagi tenaga kerja yang berkontribusi tinggi dibandingan dengan tenaga kerja yang kurang berkontribusi. Penerapan sistem pengelolaan organisasi yang baik akan membantu meningkatkan profesionalisme tenaga kerja Indonesia dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing mereka.

Selain pemerintah dan perusahaan, seluruh tenaga kerja produktif di Indonesia patut menyadari pentingnya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme individu agar dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang akan masuk ke Indonesia di 2015 mendatang. Pendidikan formal perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan kompetensi umum seperti kemampuan berkomunikasi, melakukan analisa dan pemecahan masalah, beradaptasi dalam perubahan serta berpikir strategis. Budaya Indonesia telah memberikan keuntungan dengan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan sopan, namun untuk menjadi tenaga kerja yang handal hal ini perlu dilengkapi dengan kemampuan teknis dan manajerial yang baik sehingga bangsa Indonesia juga terkenal cerdas, pandai dan bertanggung jawab.
 
JOLANDA J. SADRACH
Pengamat dan Konsultan SDM;
Partner SRW&Co. (People Management Consulting)
 
Referensi:
1Human Development Report 2013 – The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World
2The Thai Financial Post 2 Juli 2013, “Ex-ASEAN chief